Dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberdayakan anggotanya IATMI membentuk lembaga sertifikasi yang otonom dengan tugas melaksanakan registrasi dan sertifikasi profesi di bidang minyak dan gas bumi yang mengacu pada standard kompetensi internasional.

BAB  VII
KEUANGAN

Pasal 18

Keuangan Ikatan diperoleh dari :

1. luran Anggota
2. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
3. Yayasan  IATMI
4. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan asas organisasi.

Pasal 19

Kongres membentuk Team Pemeriksa Keuangan, dengan tugas mempelajari Laporan Keuangan Pengurus Pusat, yang hasilnya disampaikan kepada Pengurus Pusat periode berikutnya.

BAB  VIII
PEMBUBARAN  IKATAN

Pasal  20

Ikatan hanya dapat dibubarkan oleh Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.

Pasal  21

Dalam hal Ikatan dibubarkan, likwidasi dilakukan Pengurus Pusat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kongres Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk itu.

BAB  IX
LAIN-LAIN

Pasal 22

Hal- hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang dibuat oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh Rapat Anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya seperdua jumlah Komisariat. Ketentuan organisasi lainnya dibuat oleh Pengurus Pusat.

ANGGARAN RUMAH TANGGA IATMI

BAB I
KETENTUAN  UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini berlandaskan Anggaran Dasar Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia.

BAB II
LAMBANG IKATAN

Pasal 2

Bentuk dan Makna Lambang Ikatan adalah:

1. Bentuk Tetesan :  menggambarkan bentuk fluida (Hidrokarbon) yang sedang menetes berwarna kuning emas, coklat, biru dan putih yang memberikan arti Hidrokarbon dari yang berat, ringan dan gas.
2. Bola Dunia : menggambarkan dunia ditopang oleh energi dari Hidrokarbon untuk menghidupinya dan didalamnya ada peta Indonesia yang mengkhususkan bahwa Anggota IATMI bergerak dikawasan Indonesia.  Lima (5) buah garis yang melintangi Indonesia menggambarkan lima (5) Sila dari Pancasila sebagai pemersatu Indonesia dan sebagai asas dalam keorganisasian IATMI.
3. Garis Hitam :  merupakan ikatan yang kompak dari seluruh Anggota IATMI dalam melaksanakan tugasnya di dalam kegiatan perminyakan Indonesia demi kelangsungan pembangunan menuju tahap tinggal landas.
4. Dasar Putih :  memberikan arti ketulusan hati dari setiap Anggota IATMI untuk terjun dalam dunia perminyakan.

BAB III
KEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMA
UMUM

Pasal 3

1. Anggota Ikatan terdiri dari :
   1. Anggota Biasa
   2. Anggota Kehormatan
   3. Anggota mahasiswa
2. Kualifikasi keanggotaan :
   1. Sarjana yang berkecimpung atau berminat dalam industri minyak dan gas bumi
   2. Lulusan Akademi atau yang sederajat, yang bermasa pendidikan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah SLTA, dan berkecimpung atau berminat dalam  industri minyak dan gas bumi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
   3. Lulusan SLTA yang berkecimpung atau berminat dalam industri minyak dan gas bumi  sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.
   4. Memenuhi persyaratan penerimaan Anggota seperti yang diatur didalam Bab IV Anggaran Rumah Tangga ini.(dicek ulang)

BAGIAN KEDUA
ANGGOTA BIASA

Anggota Biasa
Adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi keanggotaan dan persyaratan seperti yang diatur dalam Bab IV Pasal 4 Anggaran Rumah Tangga

BAGIAN KETIGA
ANGGOTA  KEHORMATAN

Anggota  Kehormatan
Adalah warga negara Indonesia yang telah berjasa besar dalam mendorong kemajuan industri minyak dan gas bumi yang diusulkan dan diangkat menjadi anggota seperti  yang diatur dalam Bab IV Pasal 5  Anggaran Rumah Tangga.

BAGIAN KEEMPAT
ANGGOTA MAHASISWA

Anggota Mahasiswa
Adalah warga negara Indonesia berstatus mahasiswa  yang mendaftarkan diri dan diterima sebagai anggota seperti yang diatur dalam Bab IV Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
PENERIMAAN ANGGOTA

BAGIAN PERTAMA
ANGGOTA BIASA

Pasal 4

1. Untuk  diterima sebagai Anggota Biasa harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan ? ketentuan sebagai berikut:
   1. Mengajukan permohonan dengan  mengisi Formulir Pendaftaran yang telah disediakan.
   2. Membayar  iuran Anggota yang jumlahnya  ditetapkan oleh  Pengurus Pusat IATMI.
2. Penerimaan atau penolakan ditetapkan dan diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada yang bersangkutan secara tertulis melalui Pengurus Komisariat setempat.
3. Calon Anggota yang ditolak dapat mendaftarkan kembali.
4. Calon Anggota yang  diterima  akan mendapatkan Kartu Anggota sebagai bukti sah keanggotaannya dalam IATMI.

BAGIAN KEDUA
ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 5

1. Anggota Kehormatan diusulkan oleh anggota atau pengurus dan ditetapkan oleh pengurus Pusat.
2. Yang dapat diangkat menjadi Anggota Kehormatan adalah :
   1. Warga negara Indonesia yang  berjasa besar dalam mendorong kemajuan IATMI di bidang industri minyak dan gas bumi 
   2. Mempunyai  reputasi baik dimasyarakat luas.
   3. Yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk diangkat sebagai Anggota Kehormatan.
3. Usul pengangkatan Anggota Kehormatan dapat dilakukan oleh Pengurus atau sedikit-dikitnya 10 (sepuluh) orang Anggota Biasa  yang bukan Pengurus.

BAGIAN KETIGA
ANGGOTA MAHASISWA

Pasal 6

Untuk  diterima sebagai Anggota Mahasiswa, harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan dengan  mengisi Formulir Pendaftaran yang telah disediakan.
2. Membayar iuran anggota yang besarnya   ditetapkan oleh  Pengurus Pusat IATMI.
3. Penerimaan atau penolakan ditetapkan dan diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada yang bersangkutan secara tertulis melalui Pengurus Komisariat setempat.
4. Calon Anggota yang ditolak dapat mendaftarkan kembali.
5. Calon Anggota yang  diterima  akan mendapatkan Kartu Anggota sebagai bukti sah keanggotaannya dalam IATMI.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

BAGIAN PERTAMA
KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

1. Tunduk dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan Kongres dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dan/atau Pengurus Komisariat.
2. Turut aktif melaksanakan  Program Kerja IATMI.
3. Menciptakan  rasa kekeluargaan  sesama Anggota
4. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat IATMI.

BAGIAN KEDUA
HAK ANGGOTA

Pasal 8

Setiap Anggota berhak  menggunakan  fasilitas yang disediakan oleh IATMI sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBERHENTIAN /SEBAGAI
ANGGOTA BIASA  DAN ANGGOTA MAHASISWA

Pasal 9

1. Anggota dapat diberhentikan untuk sementara  selama waktu yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan alasan :
   1. Tidak memenuhi kewajiban pembayaran  iuran selama 2 (dua) periode kepengurusan.
   2. Setelah 2 (dua) kali  diberi teguran secara tertulis oleh Pengurus karena dengan sengaja melanggar tata tertib dan aturan-aturan IATMI.
2. Dalam mengambil keputusan  pemberhentian sementara Pengurus Pusat membentuk Tim dengan tugas
   1. Mengadakan penyelidikan akan kebenaran pengaduan/laporan yang diajukan sampai didapat data lengkap mengenai pelanggaran yang dilakukan.
   2. Melaporkan hasil penyelidikan kepada Pengurus Pusat
3. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberitahukan secara tertulis oleh Pengurus Pusat melalui Komisariat setempat.
4. Kepada Anggota yang akan diberhentikan tersebut diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan secara tertulis kepada Pengurus Pusat melalui Komisariat .
5. Anggota yang dikenakan Pemberhentian tidak diperkenankan mengunakan haknya sebagai anggota.
6. Anggota yang dikenakan tindakan pemberhentian, dapat diterima kembali oleh pengurus apabila:
   1. Telah memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai yang dimaksud dalam ketentuan Ayat (1) Sub a Pasal ini.
   2. Berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Sub b Pasal ini.
7. Penerimaan kembali sebagai anggota ditetapkan oleh Pengurus Pusat dalam Rapat Pengurus.
8. Keputusan tersebut disampaikan secara tertulis melalui Komisariat.

Pasal 10

1. Berhenti sebagai Anggota karena :
   1. Permintaan Sendiri
   2. Meninggal dunia
   3. Diberhentikan berdasarkan keputusan Pengurus Pusat.
2. Berhenti atas permintaan sendiri  dilakukan dengan  mengajukan permohonan  tertulis kepada Pengurus Pusat.

BAB VII
PENGURUSAN
BAGIAN PERTAMA
UMUM

Pasal 11

IATMI  dikelola  oleh Pengurus Pusat

BAGIAN KEDUA
SUSUNAN PENGURUS PUSAT

Pasal 12

1. Susunan Pengurus Pusat terdiri dari :
   1. Ketua Umum
   2. Sekurang kurangnya satu orang ketua
   3. Seorang Sekretaris Jenderal
   4. Seorang Bendahara
   5. Sekurang-kurangnya seorang anggota pengurus
2. Pengurus Pusat mempunyai wewenang penuh untuk  mengelola organisasi sesuai dengan Ayat (1) Pasal ini beserta perangkat kelengkapannya.

BAGIAN KETIGA
DEWAN PENASEHAT

Pasal 13

Dewan Penasehat diminta ataupun tidak diminta oleh Pengurus Pusat berkewajiban untuk memberikan pengarahan kepada pengurus pusat di dalam menjalankan fungsi eksekutifnya sesuai dengan  keputusan Kongres dan AD/ART.

BAGIAN KEEMPAT
KOMISARIAT
 
Pasal 14

Pembentukan KOMISARIAT harus memenuhi syarat-syarat :

1. Sekurang-kurangnya diusulkan oleh 20 anggota biasa di wilayahnya
2. Disetujui dan ditetapkan  oleh Pengurus Pusat .

Pasal 15

Tujuan dan kegiatan masing-masing KOMISARIAT tidak boleh bertentangan dengan AD/ART  IATMI.

Pasal 16

Susunan Pengurus KOMISARIAT terdiri sekurang-kurangnya  :
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
Pengurus KOMISARIAT dipilih oleh Anggota KOMISARIAT setempat dan  ditetapkan  oleh Pengurus Pusat.

BAGIAN KELIMA
Yayasan IATMI

Pasal 17

1. Susunan Organisasi Yayasan terdiri sekurang-kurangnya:
   1. Dewan Pembina
   2. Dewan Pengawas
   3. Pengurus
2. Dewan Pembina terdiri dari para pendiri yang tercantum dalam akte pendirian Yayasan ditambah anggota Pembina yang diusulkan dan ditetapkan dalam kongres IATMI .
3. Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberikan nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
4. Dewan Pengurus adalah pengelola yayasan yang bertanggung jawab pada Dewan Pengawas.
5. Yayasan wajib melaporkan kepada Pengurus Pusat IATMI sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
6. Yayasan wajib memberikan sebagian hasil usaha kegiatan untuk membantu pendanaan program kerja IATMI yang besarnya ditentukan oleh Dewan Pembina.
7. Yayasan Wajib mempertanggung jawabkan kegiatan dan keungan dalam kongres atau Kongres Luar Biasa IATMI.
8. Kegiatan Yayasan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IATMI.

BAGIAN KEENAM
LEMBAGA SERTIFIKASI TENAGA AHLI TEKNIK PERMINYAKAN

Pasal 18

1. Lembaga Sertifikasi Tenaga Ahli Teknik Perminyakan (LSTATM) dibentuk oleh IATMI.
2. LSTATM dibentuk dengan mengacu pada peraturan dan standar Nasional maupun Internasional.
3. LSTATM-IATMI bersifat independen.
4. LSTATM-IATMI secara struktural terdiri dari:
   1. Dewaan Pengarah, bertugas menentukan kebijakan dan pengawasan umum secara seksama atas pelaksana sertifikasi, Ketua Umum IATMI selaku ketua Dewan Pengarah menetapkan anggota Dewan Pengarah.
   2. Senior Eksekutif, bertugas menyelenggaarakan sertifikasi. Senior Eksekutif diangkat oleh daan bertanggung jawab pada Dewaan Pengarah.
   3. Tim Penguj, bertugas menguji kelayakan untuk mendapatkan sertifikat. Tim Penguji diangkat oleh Dewan Pengarah.

BAGIAN KETUJUH
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 19

Pengurus Pusat menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Pimpinan Umum Ikatan berdasarkan ketentuan-ketentuan didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal  20

1. Pengurus Pusat berkewajiban membuat dan menetapkan peraturan-peraturan pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga.
2. Pengurus Pusat berkewajiban menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja selama masa jabatannya. 
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkat sebagai Pengurus.
4. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja harus diumumkan pada buletin Ikatan tiap-tiap tri-wulan pada tiap-tiap tahun anggaran.

Pasal 21

Pengurus Pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengelola IATMI untuk  mencapai tujuan Ikatan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar.
2. Mempertanggung jawabkan Pelaksanaan program kerja sesuai dengan hasil kongres
3. Mengusahakan terciptanya suatu hubungan yang harmonis antara Ikataan dengan Masyarakat, Lembaga pendidikan, Industri Perminyakn dan Pemerintah.
4. melaksanakan Kongres guna pemilihan Ketua Umum pada akhir masa kepengurusan.

Pasal 22

1. Dalam melaksanakan prograam kerja Pengurus dapat mengangkat Kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
2. Kelompok kerja dapat dipilih dari Anggota Biasa.
3. Kelompok kerja berkewajiban membantu Pengurus sesuai dengan bidangnya.
4. Segala tindakan dan kebijakan kelompok Kerja wajib mempertanggung jawabkan kepada Pengurus.

Pasal 23

1. Pembentukan dan perubahan susunan pengurus, ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum.
2. Surat Keputusan pada Ayat (1) Pasal ini harus diumumkan pada buletin IATMI.

BAGIAN KEENAM
PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 24

Ketua Umum dipilih dari dan oleh Anggota Biasa.

Pasal 25

1. Masa jabatan Pengurus adalah 2 (dua) tahun terhitung saat pelantikan.
2. Pengurus harus sudah terbentuk selambat ? lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya kepengurusan lama.
3. Apabila masa jabatan Pengurus berakhir, dan Pengurus baru belum terbentuk, maka  Pengurus lama tetap berjalan  dengan status Demisioner.

Pasal 26

Ketua umum  dapat dipilih maksimum dua kali masa bakti

Pasal 27

Pemilihan Pengurus  dilaksanakan oleh ketua umum terpilih atau diatur lain dalam tata tertib kongres

BAGIAN KETUJUH
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENGURUS

Pasal 28

1. Pemberhentian Anggota Pengurus disebabkan karena:
   1. Meninggal Dunia
   2. Mengundurkan diri
   3. Diberhentikan oleh Rapat pengurus.
2. Pengunduran diri sebagai Anggota pengurus dilakukan denganmengajukan permohonan tertulis kapada Ketua Umum.

Pasal 29

Anggota Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum

 
BAB VIII
RAPAT-RAPAT

Pasal 30

Rapat -rapat IATMI terdiri dari:

1. Kongres
2. Kongres Luar Biasa
3. Rapat Anggota
4. Rapat Pengurus

Pasal 31

Kongres Luar Biasa diselenggarakan setiap saat bila dianggap perlu dengan ketentuan sebagi berikut:

1. Usul penyelenggaraan Kongres Luar Biasa disampaikan secara tertulis oleh Pengurus Pusat, atau atas usul Anggota biasa dan didukung oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah komisariat.
2. Pengurus Pusat berkewajiban meneruskan usulan tersebut diatas kepada seluruh Anggota Biasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3. Pengurus Pusat wajib melaksankan Kongres Luar Biasa tersebut dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pasal 32

Kongres dan Kongres Luar Biasa diselenggarakan Pengurus Pusat dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum saat diselenggarakan Kongres, surat undangan harus sudah disampaikan kepada seluruh anggota yang berhak, dengan menyebutkan tempat, hari, tanggal; serta acara Kongres.
2. Kongres dinyatakan mencapai quorum jika dihadiri oleh lebih dari 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota, Pengurus Pusat sekurang-kurangnya Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta wakitl Komsariat
3. Kongres Luar Biasa dinyatakan mencapai quorum jika dihadiri oleh lebihd ari 50 (lima puluh) prosen jumlah Anggota Biasa dan seluruh wakil Komisariat 
4. Dalam hal mana quorum tidak dicapai sesuai dengan Ayat-b dan c diatas, maka sidang diskors dan dilanjutakn kembali serta dinyatakan sah memenuhi quorum setelah Pengurus Pusat, dan semua wakil Komisariat  serta peserta Kongres atau Kongres Luar Biasa yang hadir menyetujui.

Pasal 33

Keputusan Kongres dan Kongres Luar Biasa diambil:

1. Berdasarkan musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
2. Apabila musyawarah/mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan jalan pemungutan suara terbanyak dari jumlah Anggota Biasa yang hadir.

 
Pasal 34

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.  Apabila Ketua Umum berhalangan maka dipimpin oleh Ketua.
2. Rapat Pengurus dapat dianggap syah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 (saatu per dua) jumlah Anggota Pengurus.

BAB IX
PERTEMUAN ILMIAH

Pasal 35

1. Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun harus diselenggarakan pertemuan ilmiah.
2. Pengurus Pusat menentukan bentuk pertemuan ilmiah tersebut.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 36

Keuangan Ikatan didapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18  Anggaran Dasar IATMI.

Pasal 37

1. Sumber dana untuk menunjang kegiatan IATMI berasal dari iuran anggota, Yayasan IATMI, sumbangan lain yang tidak mengikat dan kegiatan-kegiatan lainyang bertentangan dengan Undang-Undang dan Asas Organisasi.
2. Pengurus Pusat menetapkan peraturan cara-cara membuat iuran Anggota dan pungutan lain seperti dimaksud pada Pasal diatas.
3. Iuran Anggota dipungut oleh komisariat
4. Dua puluh lima prosen (25%) dari iuran Anggota (ad.2) disetorkan kepada Pengurus Pusat IATMI

Pasal 38

1. Kebijaksanaan penggunaan keuangan IATMI ditetapkan oleh Pengurus Pusat
2. Ketua Umum melaksanakan kebijaksanaan keuangan dan melalui Bendahara membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Pengurus untuk dibicarakan didalam Rapat Pengurus.
3. Pemeriksaan Keuangan dapat dilakukan setiap waktu oleh Team Pemeriksa Keuangan.
4. Pengurus dan Anggotanya wajib memberikan keterangan yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa Keuangan tersebut.

BAB XI
LAIN-LAIN

Pasal 39

Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Pengurus Pusat dan disahkan oleh rapat anggota/rapat koordinasi komisariat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ? (satu per dua) jumlah komisariat.

Pasal 40

Hal-hal  yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan lebih lanjut oleh Pengurus Pusat dan dipertanggung-jawabkan dalam Kongres.

Pasal 41

Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain yang tidak bersumber dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sejak tanggal pengesahan Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.